Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Pemerintah Desa berkewajiban menyusun laporan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

APBDesa merupakan instrumen utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. Oleh karena itu, laporan realisasi APBDesa disusun untuk menggambarkan secara menyeluruh pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa selama satu tahun anggaran.

Penyusunan laporan realisasi ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Menyampaikan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat desa, BPD, dan Pemerintah Daerah atas penggunaan keuangan desa.

2. Menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

3. Memberikan gambaran transparan mengenai capaian kinerja keuangan desa, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

4. Menjadi bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan desa di tahun berikutnya.

Dengan adanya Laporan Realisasi APBDesa, diharapkan dapat tercipta keterbukaan informasi publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa, serta mendorong tercapainya pembangunan desa yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.